KASUS PENYADAPAN PADA NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA AUSTRALIA

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Oleh karena adanya globalisasi banyak pengaruh-pengaruh yang dapat merasuki jiwa suatu Negara. Namun perlu kita ketahui bahwa dampak yang diberikan oleh adanya globalisasi ini bukan hanya berdampak baik namun buruk pula yang dapat diberikannya.

Suatu Negara baik yang telah maju maupun masih berkembang terdapat banyak isu-isu kontemporer yang disajikan oleh media-media informasi. Seperti isu yang terhangat sekarang adalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. semua itu disebabkan oleh adanya globalisasi. Bukan hanya itu masih banyak lagi isu—isu tentang demikian. Olehnya itu melalui makalah ini penulis berusaha menyajikan beberapa isu-isu  kontemporer tentang Negara dalam era globalisasi. Salah satu isu tersebut adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Dengan demikian penulis mengkhususkan pembahasannya terhadap isu tersebut.

A.    Isu kontemporer yang melanda Indonesia dalam era globalisasi

Yang menjadi headline pada media-media informasi beberapa hari ini adalah kasus Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Penyadapan tersebut dilakukan pada tahun 2009 selama 15 hari terhadap beberapa pejabat-pejabat tinggi Negara Indonesia. Kasus penyadapan tersebut dibongkar oleh mantan intelejen Amerika Serikat yang bernama Edward Snowden. Terbongkarnya skandal penyadapan terhadap Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah menteri membuat  hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan. Sebuah situasi yang sebenarnya sangat disayangkan ketika dua negara ini sedang berada dalam hangatnya persahabatan sebagai tetangga. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi presiden, Canberra menunjukkan iktikad baiknya dengan kehadiran Perdana Menteri John Howard di acara pelantikan, suatu tradisi baru yang positif. Presiden SBY pun diundang untuk berbicara di Parlemen Australia, sebuah undangan yang sangat terhormat dari sedikit kepala negara terpilih yang pernah diundang pada era pertama pemerintahan Kevin Rudd. Ketika PM Julia Gillard terpilih, ia pun memilih Indonesia sebagai negara yang pertama ia kunjungi sebagai kepala pemerintahan. Dan, tradisi inipun dilanjutkan oleh penerusnya yakni perdana menteri yang baru, Tony Abbot, baru-baru ini. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan SBY saat ini adalah pemerintah yang paling dekat hubungannya dengan Australia sejak era Paul Ketting dan Pak Harto.

Namun, hubungan tersebut akhir-akhir ini berada di titik terendah lagi setelah pemerintah Koalisi Liberal pimpinan Perdana Menteri Tony Abbot diam seribu bahasa terhadap isu penyadapan yang dilakukan atas perintah sekutu mereka, Amerika Serikat. Publik negara Australia pun terpecah.  Ada yang mengecam terutama dari pihak oposisi, yang melihat seharusnya Indonesia didekati sebagai mitra strategis, tetangga terdekat dari utara, pemimpin ASEAN, dan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia selain Cina dan India. Pendapat pertama ini datang dari akademisi kritis dan pendukung partai oposisi yakni Partai Buruh. Ada yang menganggap penyadapan adalah hal yang biasa dan wajar, sewajar seperti hidup bertetangga yang dimaklumi jika tetangga ingin tahu apa yang dilakukan tetangga sebelah. Pendapat terakhir ini adalah kira-kira suara pendukung partai koalisi yang sedang berkuasa. Sikap kedua inilah yang dipilih Pemerintah Australia saat ini.

Sikap Pemerintah Australia ini menunjukkan bukti bahwa Australia bukanlah partner yang setara dalam diplomasi, bukan pula tetangga yang baik, tetapi Australia adalah wakilnya polisi dunia Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Tanggapan PM Tony Abott yang cenderung menganggap peristiwa ini sebagai kewajaran adalah juga bukti bahwa Australia bukanlah Asian looking country, tetapi orang Barat yang tinggal di kawasan selatan. Ini juga bukti bahwa masih ada kecurigaan yang besar terhadap Indonesia yang dianggap mengancam Australia di benak pengambil kebijakan di negeri kangguru itu. Tetapi, tentulah mereka tidak tahu bahwa sikap itu justru merugikan mereka. Kepentingan Australia akan terhambat jika Pemerintah Indonesia berani keras dalam isu manusia perahu, misalnya. PM Abbot dalam kampanye selama pemilu yang lalu selalu menjanjikan menyelesaikan masalah imigran gelap yang menggunakan perahu ini sebagai kebijakan yang harus dituntaskannya. Nah, untuk itulah mengapa Indonesia penting bagi Australia. Dengan adanya kasus ini tentu saja Australia akan kesulitan bernegosiasi dengan Indonesia untuk mencegah para imigran gelap memasuki wilayah mereka. Mau tidak mau, Pemerintah Australia harus melibatkan Indonesia dalam masalah ini. Kepentingan yang lain adalah kepentingan dagang. Indonesia adalah pasar utama peternak sapi Australia. Ketika Kementerian Pertanian membatasi kuota impor daging sapi, peternak Australia mengalami kerugian yang besar.

Kepentingan Indonesia yang paling besar dengan Australia adalah masalah stabilitas dan dukungan politik dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua. Isu Papua adalah isu yang mudah bagi Pemerintah Australia untuk dijadikan kartu truf penting yang bisa dimainkan dalam perundingan-perundingan penting dengan Indonesia. Bisa dikatakan isu Papua inilah yang menjadi ganjalan utama bagi Indonesia dalam perundingan-perundingan internasional. Sikap Pemerintah Indonesia yang menggalang kekuatan bersama negara lain seperti Jerman yang juga dirugikan dalam kasus penyadapan ini patut diapresiasi. Kasus ini harus dikapitalisasi agar menjadi concern bersama dunia internasional untuk mendesak Pemerintah Amerika dan sekutunya tidak hanya berkata halus di meja diplomasi namun menelikung di luar. Presiden harus turun tangan untuk mendesak Pemerintah Australia meminta maaf dan jika tidak, Indonesia berhak mengusir dubes Australia di Jakarta sebagai reaksi keras akan masalah ini.  Penarikan Dubes RI di Canberra patut kita apresiasi. Reaksi akan penyadapan ini harus pada level presiden bukan pada level menlu apalagi juru bicara. Presiden jangan sampai dikritik hanya berani pada isu pribadi seperti isu Bunda Putri ketimbang isu publik yang menyangkut kedaulatan negara. Contohlah Angela Markel, wanita kanselir dari Jerman. Dia dengan tegas meminta klarifikasi Inggris dan Amerika akan isu penyadapan ini. SBY sebenarnya punya modal yang kuat untuk berani mendesak Australia dan menyadarkan publik Australia bahwa Indonesia bisa marah jika tetangganya berlaku bak asisten sherif di Asia. Tentu saja bahasa konfrontasi seribu persen penting untuk bahasa diplomasi bukan saja untuk masalah pribadi.

B.     Sejauh mana ketegasan RI atas penyadapan yang dilakukan oleh Australia?

Dalam kasus penyadapan ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil beberapa langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus penyadapan ini. Mulai dari presiden SBY meminta penjelasan resmi dari Australia tentang penyadapan yang dilakukannya, pemberhentian kerjasama bilateral sementara, sampai mengirimkan surat untuk perdana menteri Australia dalam hal ini adalah Tony Abbot. Untuk lebih jelas penulis mencoba uraikan supaya lebih dapat dipahami.

1.      Meminta penjelasan resmi dari Australia terhadap penyadapan yang dilakukannya.

Sejak pertama munculnya kasus penyadapan ini, langkah pertama presiden yang diambil adalah meminta pernyataan resmi dari pihak Australia. Memang sebetulnya PM Australia telah mengaku menyesali penyadapan yang dilakukannya terhadap Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan kepada pidato diparlemen Australia. Namun demikian,  belum ada kejelasan pernyataan resmi yang di sampaikan oleh Tony Abbot selaku PM Australia. Walau Tony Abbot telah mengeluarkan pernyataan bahwa telah menyesali perbuatan demikian, pihak Australia tetap tidak akan meminta maaf secara resmi kepada Indonesia (menurut pakar-pakar Hubungan Internasional). Oleh karena itu, presiden SBY mengirimkan surat kepada Tony Abbot meminta penjelasan resmi. Melalui suatu media cetak harian kompas, berikut isi beritanya :

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Pemerintah Australia terkait informasi penyadapan. "Malam ini saya kirim surat resmi kepada PM Tony Abbott," kata Presiden SBY saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2013). Sebelum menggelar jumpa pers, Presiden SBY melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat, Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Mereka membicarakan masalah penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. Presiden menjelaskan, setelah muncul pemberitaan adanya penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat terhadap pejabat Indonesia, dia sudah meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa agar meminta penjelasan kepada kedua negara. Menurut SBY, penjelasan dan sikap resmi Australia diperlukan lantaran kebenaran adanya penyadapan semakin kuat. SBY menganggap pernyataan Abbott dua hari lalu belum cukup. "Melalui mimbar ini saya sekali lagi betul-betul harapkan penjelasan dan sikap resmi Pemerintah Australia kepada Indonesia, bukan kepada komunitas dalam negeri Australia sekaligus sikap dan langkah apa yang ditempuh Australia. Kalau Australia ingin jaga hubungan baik dengan Indonesia ke depan, saya masih tetap tunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," kata SBY.

Setelah surat tersebut dikirim, tony abbot kemudian mengirim surat balasan kepada presiden SBY. Namun isi surat balasan tersebut dirahasiakan oleh PM Australia Tony Abbot. Dan hal ini menimbulkan banyak protes-protes yang mengecam surat balasannya tersebut. Mulai dari komisi-komisi DPR yang menegaskan bahwa apabila tidak ada kata maaf dalam surat tersebut, SBY harus menindak tegas dengan mengusir diplomat-diplomat Australia. Namun sekarang Presiden SBY sedang mempelajari isi surat balasan Tony Abbot. Berikut pernyataan Tony abbot dalam suatu media informasi:

"Saya telah menulis kepada Presiden Yudhoyono dan surat itu sekarang sedang dalam pengiriman," kata Abbot seperti dilansir Reuters.Dia menekankan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan menyadari dampak buruk "Sekarang, tentu saja, akan ada hari-hari yang baik dan yang lebih baik," kata Abbott tentang hubungan dua negara ini. Abbott, berbicara kepada wartawan di Sydney, mengatakan ia telah menjawab surat dari pemimpin Indonesia, tetapi ia tidak memberikan detail isinya.

2.      Penarikan Dubes RI dari Australia

Dubes RI untuk Australia, Najib Riphat Kesuma akan terus berada di Indonesia sampai dengan pemerintah negeri kangguru itu memberikan sikap dan penjelasan terkait penyadapan Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya.  Menurutnya, selagi pemerintah Australia tidak menanggapi serius sikap Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai penyadapan, dirinya akan kembali ke Canbera. Sebagaimana diketahui, penarikan Dubes RI untuk Australia merupakan salah satu sikap Indonesia menanggapi penyadapan yang dilakukan atas dugaan Badan Intelijen Australia menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya, Ibu Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri di kabinet. Lebih lanjut dia katakan, dalam pertemuan dengan Presiden, dirinya menjelaskan mengenai kondisi umum hubungan Indonesia-Australia. Dia juga menjelaskan bahwa pengaruh menghangatnya hubungan RI-Australia akibat isu penyadapan, akan juga berdampak pada sektor ekonomi. Namun dia berharap dampaknya tidak terlalu besar.

3.      Pemberhentian sementara kerjasama Indonesia-Australia

Dalam menanggapi kasus penyadapan tersebut ada 3 bidang yang diberhentikan sementara yaitu perturakan informasi dan intelijen, latihan bersama antara TNI dan militer Australia, dan koordinasi operasi militer yang terkait penyelundupan manusia. Namun hal itu dianggap kurang tegas oleh poliitisi partai golkar. Ia menilai seharusnya dengan terbongkarnya penyadapan, pemerintah harus memberhentikan kerjasama secara permanen.

Pemberhentian latihan kerjasama militer antara TNI dan militer Australia telah dilakukan dengan penarikan sejumlah kapal tempur Indonesia, yang seharusnya latihan bersama selesai pada tgl 24 november 2013.

C.    Solusi apa yang seharusnya Indonesia dalam menanggapi kasus penyadapan Australia?

Sesuai dengan beberapa ketegasan yang dilakukan oleh Presiden SBY terhadap Australia, belum dapat menciptakan kejelasan dari Australia, tidak akan ada permintaan maaf oleh Australia. Yang ada hanya penyesalan saja. Sebagai Negara yang berdaulat, langkah apa yang harus dilakukan agar pertahanan Negara tetap kokoh dan langkah apa yang seharusnya kita lakukan dalam menanggapi kasus penyadapan tersebut.

Sejumlah pejabat-pejabat Negara, politisi-politisi partai, dan bahkan rakyat kecil berkomentar atas kasus penyadapan tersebut. Dari semua komentar mereka memiliki perbedaan. Mulai dari pemberhentian permanen kerjasama Indonesia-Australia, pengusiran diplomat-diplomat Australia, pemulangan dubes Australia. Begitu pun juga yang terjadi di depan kantor KEDUBES Australia di Jakarta, ormas-ormas melakukan aksi demonstrasi mengecam tindakan penyadapan Australia dan pembakaran bendera Australia. Bukan hanya itu, masyarakat Indonesia dan Australia juga melakukan aksi protesnya dengan saling menyerang di dunia maya. Seperti hacker-hacker dari Indonesia memblokir sejumlah media-media di internet milik Australia.

Menanggapi hal itu, presiden SBY menghimbau seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk bersikap tenang dalam menghadapi gejolak hubungan diantaran kedua negara itu. Dan menghimbau agar seluruh warga masyarakat untuk tidak bersikap emosional dan mengedepankan sikap rasional. Sesuai dengan pernyataan Presiden SBY yang telah menerima surat balasan dari PM Australia di salah satu stasiun TV, mengatakan bahwa hubungan Indonesia-australia tetap akan baik, tony abbot akan berusaha untuk memperbaiki hubungan baik antar kedua Negara tersebut. Mengingat bahwa sebelumnya diantaraa kedua Negara itu adalah tetangga dan sahabat baik.

Sesuai dengan acara diskusi Soegoeng Sujardi Sindycate (SSS) pukul 22.00 wita di stasiun TVRI yang membahas kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia dan dihadiri beberapa pengamat-pengamat seperti kiki syahaki (Letjend TNI. Purn), Bambang Harrymurti (wartawan senior Tempo), dan dua pengamat lain. Sejumlah pendapat yang diutarakan dalam forum diskusi itu. Salah satu pernyataan “kita tidak boleh bersikap emosinal dalam menanggapi kasus ini, kita harus intropeksi diri untuk kedepan teknologi Negara kita. Hal itu dapat kita lihat bahwa Australia  biasa-biasa saja dalam menanggapi kasus penyadapan ini, mengingat bahwa yang lagi tren sekarang dilakukan oleh Negara adalah penyadapan dan itu merupakan suatu teknologi”.

Dan yang menjadi PR kita sebagai korban penyadapan oleh Australia adalah solusi apa yang seharusnya kita lakukan menanggapi kasus ini. Apakah hubungan Indonesia-Australia putus secara permanen? Tidak ada lagi hubungan kerjasama antar Indonesia-Australia. Itu merupakan langkah terakhir apabila memang Australia berniat menginjak-injak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya Presiden SBY melakukan pendekatan yang baik dengan pihak Australia meminta kejelasan yang pasti. Semua tindakan yang dilakukan oleh Presiden SBY cukup tegas seperti penarikan Dubes RI dan pemberhentian sementara kerjasama Indonesia-Australia. Terkait pemberhentian hubungan permanen itu adalah langkah terakhir dalam menanggapi kasus ini.

KESIMPULAN

            Dalam era globalisasi, batas-batas suatu Negara tidak diperhitungkan lagi. Ditambah juga dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat dunia semakin sempit. Hubungan kerjasama antar Negara pun sangat mudah dilaksanakan dengan adanya teknologi dan globalisasi. Tapi tidak dapat kita pungkiri akan timbul masalah-masalah dalam hubungan kerjasama suatu Negara.  Misalnya sekarang adanya isu kontemporer yang melanda Indonesia yaitu kasus penyadapan Australia terhadap sejumlah petinggi-tinggi Negara Indonesia.  Australia dengan perdana menterinya tony abbot dengan sikap  arrogansinya membuat Indonesia bingung dan memanas karena tidak adanya kejelasan resmi pemerintah Australia terkait penyadapan yang dilakukannya. Ditambah juga Australia tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Hanya penyesalan yang diungkapkannya di depan parlemen australia. Indonesia yang disadap oleh Negara tetangganya sendiri yang sekaligus sahabat kerjasamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Australia bukan Negara tetangga yang baik yang memata-matai Negara tetangganya sendiri. Australia beranggapan bahwa penyadapan itu adalah wajar-wajar saja karena itu lagi tren pada era sekarang.

            Kita sebagai bangsa Indonesia dalam menanggapi hal ini harus mampu berpikir rasional bukan berpikir emosional. Kita intropeksi diri dulu. Dengan adanya perkembangan teknologi terkhususnya di dunia maya membuat batasan-batasan social semakin mengecil dan sempit. Kita harus mampu mengembangkan teknologi bangsa kita agar kita mampu mencegah hal-hal yang dapat merusak keutuhan NKRI. Kasus penyadapan ini terjadi karena perkembangan teknologi dinegara kita masih sangat minim dibanding Negara-negara yang telah maju. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun lagi akan ada peperangan melalui media informasi atau internet. Oleh karena itu, sebelum terjadi pengembangan teknologi harus dimaksimalkan.

Sebagai saran untuk kita bahwa dalam hidup ini kita harus berhati-hati disekitar kita dan harus tetap siaga dalam menghadapi sedemekian tantangan dari luar. Nah, inilah yang terjadi  pada Indonesia, Australia yang dikenal sebagai tetangga Negara dan sahabat tiba-tiba saja melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap Negara kita. Bukan hanya itu, kurangnya kesadaran nasionalisme juga membuat Negara kita mudah untuk digoyahkan oleh Negara lain. Seharusnya kita harus mampu menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

http://padhangwengi.blogspot.com/2012/03/globalisasi-dan-tinjauan-analisis.html

http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-hukum-pidana

Mungkin cukup sekian mohon maaf kalo ada kekurangan dan kesalahan karna pengetahuan saya juga masih sedikit, Terima Kasih